Solo, Solitude

Review Singkat “The Idea of Power in Javaness Culture by Benedict R. O’G. Anderson”

Benedict Anderson menjabarkan konsep kekuasaan berdasarkan kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa  dianggap sebagai representasi dari konsep kekuasaan di Indonesia.  Kunci dari pemahaman konsep politik Jawa adalah dengan membandingkan konsep politik kebudayaan jawa dan perlaku politik masa sekarang. Konsep politik kebudayaan Jawa memandang semua jenis kekuasaan berjumlah sama, tiap individu memiliki jumlah kekuasaan yang sama dan jika seorang individu memiliki kuasa lebih dari orang lain, dipastikan jumlah kekuasaan dari orang lain berkurang dengan porsi yang sama.

            Dalam Masyarakat Jawa, seseorang yang memiliki benda yang dipercaya memiliki suatu kekuatan tertentu dianggap mempunyai kekuasaan. Pandangan dalam melihat waktu antara Masyarakat Jawa dan Barat berbeda. Maysrakaat Barat melihat waktu sebgaai sesuatu yang berjalan terus menerus atau terus maju, sedangkan masyarakat Jawa melihat waktu sebagai suatu lingkaran pengulangan kekuasaan.

            Terdapat beberapa hal yang membedakan cara pandang masyarakat Jawa dan Barat dalam melihat kekuasaan. Dalam pandangan barat, kekuasaan bisa berasal dari mana saja atau heterogen. Hal ini karena kekuasaan  merupakan hal yang abstrak. Bisa berasal dari harta ataupun kelas. Kekuasaan dianggap tidak memiliki batasan tetap. Karena sumber kekuasaan heterogen, kekuasaan dianggap bisa berkembang dan ambigu secara moral.

            Sedangkan, masyarakat Jawa  melihat kekuasaan sebagai suatu yang konkrit atau berwujud nyata seperti benda-benda sakti, keris dan lain-lain. Sumber kekuasaan berasal dari hal yang sama atau homogen. Kekuasaan dianggap bersifat tetap, dan tidak mempermasalahkanlegitimasi dari kekuasaan itu sendiri. Kekuasan dapat diperoleh melalui ritual seperti puasa atau meditasi. Dalam pandangan jawa kekuasaan itu lebih dari kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain, dan dilihat dari hasil yang telah dicapai. Masyarakat Jawa memiliki pembagian peran antara kelompok penguasa dan yang dikuasai. Pembagian ini ingin menekankan bahwa penguasa mempunya peran utama, namun pembagian ini tetap memiliki fungsi untuk menata kehidupan sosial.